Pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029 pada 20 Oktober lalu di Kompleks Parlemen Senayan menandai awal baru yang penuh harapan bagi rakyat Indonesia. Dalam pidato perdananya yang berapi-api, Prabowo tidak hanya menyampaikan visi dan misinya, tetapi juga menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi, yang selama ini menjadi momok bagi pembangunan dan kemajuan bangsa. Dengan semangat yang menggebu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam menghadapi tantangan ini.
Komitmen Pemberantasan Korupsi
Salah satu poin utama dalam pidato Prabowo adalah penanganan korupsi. Ia menekankan bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus dilawan dengan keberanian dan ketegasan. “Kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi, dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi, insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan,” ujarnya. Pernyataan ini disambut positif oleh masyarakat, yang selama ini mengharapkan adanya tindakan nyata dari pemimpin untuk mengatasi masalah ini.Prabowo juga menggarisbawahi pentingnya pemimpin memberikan contoh perilaku bersih. Dalam konteks ini, harapan rakyat Indonesia semakin menguat, terutama ketika melihat Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang menunjukkan angka 3,85 pada tahun 2024, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.
Reformasi dan Perbaikan Sistem
Dalam misi kepemimpinannya yang dikenal dengan nama Astacita, Prabowo dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, berkomitmen untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Poin ketujuh dari delapan poin yang disampaikan menegaskan upaya untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Masyarakat berharap bahwa langkah-langkah konkret akan segera diambil untuk mengatasi masalah ini, termasuk perbaikan signifikan dalam birokrasi dan lembaga hukum.Salah satu langkah yang dinanti-nanti adalah RUU Perampasan Aset, yang saat ini sedang dibahas di DPR. RUU ini diharapkan dapat memberikan sanksi tambahan bagi pelaku korupsi, tidak hanya dengan hukuman penjara, tetapi juga dengan perampasan harta yang diperoleh secara ilegal. Ini menjadi langkah penting untuk menunjukkan bahwa tindakan korupsi tidak akan terlepas dari konsekuensi yang berat.
Harapan Masyarakat
Harapan baru bagi rakyat Indonesia tidak hanya terletak pada komitmen dan rencana yang diungkapkan oleh Prabowo, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai pengawas dan pelapor tindak kejahatan korupsi di sekitarnya, serta memberikan dukungan kepada lembaga-lembaga hukum seperti KPK dalam menjalankan tugas mereka.Kredibilitas dan independensi pemimpin serta Dewan Pengawas KPK yang baru juga menjadi perhatian masyarakat. Sosok-sosok yang akan menduduki posisi penting ini diharapkan mampu menjalankan tugas dengan baik dan memberikan kepercayaan kepada publik bahwa pemberantasan korupsi benar-benar menjadi prioritas. Masyarakat berharap bahwa pemimpin dan lembaga hukum dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan transparan.
Tantangan yang Dihadapi
Meskipun harapan baru ini sangat menggembirakan, tantangan yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi tetap besar. Korupsi telah mengakar dalam berbagai aspek kehidupan, dan mengubah budaya serta perilaku masyarakat bukanlah hal yang mudah. Selain itu, resistensi dari pihak-pihak yang merasa terancam oleh upaya pemberantasan korupsi juga menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan kolaboratif untuk mengatasi masalah ini.
